Berita Terkini

Loading...

Rabu, 28 Mei 2008

Pemerintah Kurang (Gagal) Mengatasi Kemiskinan

Paskakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 28,7% akhir pekan lalu, pemerintah telah menyiapkan formula kompensasi bagi warga miskin melalui mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tahap awal penyaluran BLT yang sempat diwarnai prokontra tersebut, dilakukan di 10 kota besar di Indonesia yang diantaranya Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta.

Solo dan sekitarnya ? Tunggu gilirannya deh. Kabar punya cerita bulan Juni ini.

Bagi warga miskin, bantun dari pemerintah ini layak ditunggu, karena program BLT ini memberikan ruang luas bagi warga miskin untuk menerima uang tunai, tanpa harus bekerja keras dengan nilai Rp300.000 per tiga bulan.

Pemerintah mengklaim penyaluran BLT di 10 kota besar itu berjalan lancar dan tepat sasaran. Berbeda dengan penyaluran BLT tahun 2005, kali ini punggawa-punggawa SBY-JK diminta turun ke lapangan mengawasi secara langsung penyaluran BLT itu

Tetapi yang menjadi permasalahan, mengapa pemerintah dalam penyaluran BLT tahun ini mengacu pada data BPS tahun 2005?

Sedangkan validitas data BPS pada penyaluran BLT tahun 2005, banyak diperdebatkan.

Wakil Walikota Solo Hady Rudyatmo mengatakan sedikitnya terdapat selisih sekitar 3.200 warga miskin yang seharusnya berhak menerima BLT tahun 2005, tetapi tidak memperolehnya.

Rupanya pemerintahan SBY-JK cukup pintar menutup "borok" kegagalannya mengatasi permasalahan kemiskinan di republik ini.

Dalih yang dipakai pemerintah, data BPS 2005 sudah tersedia dan dalam waktu singkat dana BLT langsung dapat dibagikan.

Tetapi sebenarnya, pemerintah tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan melihat fenomena kemiskinan yang semakin bertambah hingga tahun 2008 ini.

Angka Rp14 triliun lebih yang disiapkan pemerintah, secara matematis hanya akan mampu diserap sekitar 12 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Padahal, data dari berbagai sumber, jumlah RTS di Indonesia pada 2008 sedikitnya mencapai angka 19,1 juta RTS. Lebih ngeri lagi data yang dilansir partai oposan SBY-JK, PDI-Perjuangan, yang mengeluarkan jumlah keluarga miskin di Indonesia mencapai lebih dari 30 juta kepala keluarga (KK).

Ya, mungkin ini hanya sebagian dari usaha pemerintah memberikan bantuan, sekedar memberikan bantuan - karena tidak mungkin mengangkat mereka dari jurang kemiskinan - dalam upaya memberikan citra positif bagi rakyatnya.

Tapi, sekali lagi, nampaknya penyaluran BLT tahun ini dengan menggunakan data BPS tahun 2005, sebagai upaya membela diri agar tidak dicap gagal dalam mengatasi kemiskinan. Karena sudah barang tentu, jumlah warga miskin di republik ini jauh lebih banyak dari yang sekarang ini digembar-gemborkan lewat penerimaan BLT.

Semoga rakyat bangsa ini tidak diajarkan untuk menjadi kaum pengemis.

Salam untuk republik tercinta.

Tidak ada komentar: