Restu Mega untuk Siapa?

Foto/KPU DKI

Saat berkunjung ke kantor saya, Harian Bisnis Indonesia, saya sempat bertanya kepada Sandiaga Salahuddin Uno. Kira-kira pertanyaannya begini, “Dari hitung-hitungan tim Anda, lebih menguntungkan mana jika Pak Ahok [Basuki Tjahaja Purnama] maju sebagai calon independen atau diusung parpol?”

Pertanyaan itu terlontar untuk mengukur peluang Sandiaga Uno bisa meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017. Saat itu, status Pak Sandi masih sebagai bakal calon gubenur DKI Jakarta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Saat datang ke kantor pun, Sandi tidak membawa embel-embel sebagai bakal cagub. Dia berstatus sebagai Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia.

Apa jawaban Sandiaga Uno atas pertanyaan di atas? “Kami tidak pernah memperhitungkan Pak Ahok maju sebagai calon independen. Kami yakin Pak Ahok maju diusung parpol,” jawabannya kira-kira begitu.

Sri Mulyani & Tugas Menjaga Anggaran Negara

Foto/Setkab.go.id

Perombakan menteri Kabinet Kerja akhirnya kembali dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (27/7/2016). Ini merupakan perombakan kedua setelah yang pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015.

Di bagian lain blog ini (Baca: Mengejar Tax Amnesty) saya sempat menduga Presiden Jokowi baru akan merombak kabinetnya paling cepat pada akhir September 2016 bertepatan dengan periode pertama program pengampunan pajak berakhir.

Bagaimana pun, saat program pengampunan pajak berjalan, aliran modal asing kian kencang membanjiri pasar, indeks harga saham gabungan menanjak tinggi, satu yang dibutuhkan adalah menjaga kepercayaan pelaku pasar ini.

Akan tetapi, seperti biasanya langkah-langkah Presiden Jokowi yang tak mudah diterka, melakukan perombakan kabinet di saat optimisme pasar meninggi. Menteri-menteri di bidang ekonomi dirombak. Rupanya, orang yang dipilih pun tetap mampu membawa sentimen positif bagi pasar. Perombakan yang membawa euforia baru di pasar modal.

Melupakan Sejenak Reshuffle, Mengejar Tax Amnesty

Foto/Setkab.go.id

Isu perombakan (reshuffle) kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla acapkali mewarnai pemberitaan di media nasional. Beberapa media bahkan pernah menulis besar-besar judul di halaman depannya yang menyebut reshuffle tinggal menghitung hari.

Namun, sudah berhari-hari bahkan hampir sebulan, perombakan kabinet itu tak kunjung tiba. Di sejumlah grup jejaring sosial, isu perombakan kabinet tak kalah dasyat.

Bahkan ada yang menyebut daftar nama menteri yang bakal masuk dan diganti serta tanggal pelaksanaan reshuffle. Satu di antaranya Presiden Jokowi bakal melantik pejabat baru di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN) bersamaan dengan pelantikan Kapolri Tito Karnavian pada 14 Juli 2016.

Sampai saat ini, selain Jenderal Tito belum ada menteri maupun pejabat setingkat menteri baru yang dilantik Jokowi.Kalaupun ada, Rabu (20/7/2016), Presiden melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah reshuffle kabinet jadi dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak koalisi pendukung pemerintahan bertambah dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar?